UU 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU 30 tahun 2002 tentang KPKUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tenta ng Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi muncul karena kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas da...

Kata “malpraktek” bukanlah menjadi sebuah kata yang asing lagi bagi kita saat ini, karna Malpraktek adalah istilah yang sering digunakan oleh masyarakat dan media massa. Malpraktek seolah-olah menjadi identik dengan pelayanan buruk dokter. Meskipun dalam UU yang berkaitan dengan kesehatan baik UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit maupun UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak ada ditemuk...

Bagi Anda yang doyan jual beli kendaraan bermotor, sebaiknya jangan ceroboh karena bisa jadi transaksi Anda adalah tindakan yang melanggar undang-undang.Seperti yang diunggah oleh akun @ranmor_pmj, dituliskan bahwa Anda dilarang untuk melakukan transaksi jual beli, sewa, gadai atau mengalihkan kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit/fidusia tanpa seizin perusahaan pembiayaan (bawah tangan).Bagi yang kedapatan akan dikenakan sanksi pidana, baik penjual maupun pembeli.Bagi penjual maka ak...

Perjanjian adalah bukti telah ada terjadinya transaksi (hubungan hukum) antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan dengan berbagai ketentuan,aturan main yang mengaturnya dan objek benda yg diperjanjikan.Jelas pada pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan bahwa perikatan (hubungan hukum) bersumber pada 1 Perjanjian, dan 2 Undang-undang.Sertifikat Fiducia (SF) adalah syarat yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomer : 42 tahun  1999 tentang Jaminan Fidusia. Tapi SF tidak ada gunanya kalau tidak ada per...